DAK Pertanian Relatif Kecil

2014-12-30 00:00:00 - BERITA - 1723 VIEWS - 0 KOMENTAR - SUMBER : reporter
http://www1.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10490.jpg

Kab Bandung- Untuk mendukung program kedaulatan pangan, pemerintah pusat diminta untuk memperbesar Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.

Hal itu perlu menjadi perhatian, mengingat permasalahan yang dihadapi sektor pertanian cukup berat, mulai dari penyediaan benih, pupuk maupun irigasi.
“Dibanding dengan DAK untuk pendidikan, dana untuk pertanian kami nilai masih cukup kecil. 

Sementara kendala yang dihadapi sektor ini demikian beragam”, ungkap Wakil Bupati Bandung H. Deden R. Rumaji, M.Ap disela-sela pertemuannya dengan salah seorang anggota DPR RI dari Komisi IV, H. Yadi Srimulyadi di Ruang Kerja Wabup Bandung, Selasa (30/12). Dalam pertemuan itu, hadir Sekretaris Daerah Ir. H. Sofian Nataprawira, MP, Asisten Administrasi Diar Irwana, SH, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kab. Bandung Ir. A. Tisna Umaran, MP, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh (BKPPP) Kab. Bandung Ir. Dadang Hermawan serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bandung.

H. Yadi Srimulyadi yang juga mantan Wakil Bupati Bandung, sengaja berkunjung ke Pemkab Bandung dalam kerangka mencari masukan mengenai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bandung khususnya dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lingkungan hidup. “Dalam masa reses ini saya manfaatkan untuk berkunjung kesejumlah pejabat Pemkab Bandung dan masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Bandung dan kabupaten Bandung Barat”, Kata H. Yadi Srimulyadi.

Permasalahan pertanian dan lingkungan hidup khususnya yang berada di kedua kabupaten tersebut, akan dijadikan bahan masukan dalam pertemuannya dengan sejumlah menteri dan dirjen terkait di DPR RI. “Contohnya saja dalam penanganan sungai Citarum, akan saya tanyakan bagaimana pengelolaannya yang selama ini dilakukan BBWS Citarum dengan dana trilyunan rupiah, namun dampaknya belum begitu terasa. Citarum sampai sekarang masih tetap banjir”, kata H. Yadi Sri Mulyadi.

Demikian pula dengan ketersediaan pupuk, menurut H. Yadi Srimulyadi hingga saat ini masih menemui kendala disejumlah daerah. Disamping kualitas beras untuk warga miskin dibeberapa daerah mutunya kurang bagus. “Padahal pemerintah mensubsidi beras itu dalam harga normal, warga miskin hanya mengeluarkan dana sebesar Rp 1.600 per kilogram. Jika melihat hal itu, tak ada istilah mutu raskin jelek”, tambahnya pula.

Dalam pertemuan tersebut, mengemuka pula mengenai biaya pembuatan embung atau danau kecil untuk menampung luapan aliran sungai Citarum, dibiayai dari Dana Alokasi Khusus bidang lingkungan. Tersedianya embung ini, kata H. Deden R. Rumaji setidaknya bisa mengurangi luapan sungai Citarum dikala musim penghujan.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir. H. Sofian Nataprawira, MP meminta adanya pembedaan kewenangan dalam penanganan lahan kritis diseputar hulu sungai Citarum. Karena dilokasi tersebut, lahan kritis berada di tanah milik rakyat dan tanah milik perkebunan dan perhutani.

Share |

BERITA TERKAIT

http://www1.jabarprov.go.id/assets/images/berita 2014-12-30 00:00:00 - 779 Views

Malam Tahun Baru dilokasi Pengungsian

http://www1.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_10442.jpg 2014-12-22 00:00:00 - 653 Views

BLK Indramayu Tekan Angka Pengangguran

http://www1.jabarprov.go.id/assets/images/berita 2014-12-19 00:00:00 - 367 Views

394 Pos Yandu Dapat Dana Hibah dari Pemprov Jabar

KOMENTAR

Belum ada komentar

BERIKAN KOMENTAR

Your Email Address will not be published. Required fields are mart *
* *
*
You must enable javascript to see captcha here!

SOSIAL MEDIA