Home - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

artikel

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  • Main Menu
  • Tidak ada polling untuk saat ini.

    Masalah Waduk Jati Gede

    http://www1.jabarprov.go.id/assets/images/artikel/gambar_art126.jpg

    Dalam kunjungan Kementrian PU untuk meninjau langsung waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Kamis (25/12) lalu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membahas langsung permasalahan pembebasan lahan bersama masyarakat sekitar kawasan Jatigede.

    Menurut warga, keputusan pemerintah dalam mengganti pemukiman kembali (relokasi) dengan kompensasi uang dinilai sangat merugikan masyarakat, karena hak-hak mereka sebagian akan hilang, seperti hak mendapat fasilitas umum, dsb. Namun justru yang paling diuntungkan adalah pihak pengusaha.

    Salah satu warga, Djaja Albanik yang juga Ketua Tim Penyelesaian Dampak dan Pengosongan Waduk Jatigede menuturkan bahwa sejak pembangunan waduk dimulai pada tahun 1982, masalah relokasi adalah masalah terbesar yang tidak akan selesai, meski masyarakat sudah 267 kali melakukan aksi demonstrasi. Menurutnya, relokasi bukan sekedar memindahkan manusia, karenanya harus banyak pertimbangan yang dilakukan.

    “Dalam hal relokasi harus ada pemilihan yang tepat, seperti adanya sarana pendidikan, fasilitas pembangunan, jalan, kesehatan, dan hidup yang layak," ungkap Djaja.

    “Kami, para petani dan buruh tani, kami juga ingin sejahtera di tempat baru kita, seperti halnya dulu kami di kawasan jatigede," lanjutnya.

    Perhitungan kompensasi dari sisi tunjangan kehilangan pendapatan berbeda, pemerintah menghitung 6 bulan, sedangkan penduduk menuntut 12 bulan. Perhitungan pemerintah untuk kompensasi bagi penduduk, baik yang memiliki hak relokasi maupun tidak mencapai total Rp 692.868.814.080, sedangkan tuntutan penduduk total Rp 1.107.369.616.960.

    Melalui perhitungan tersebut, penduduk yang memiliki hak relokasi mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 168.010.400 per KK, dan penduduk lainnya yang berada di area waduk Jatigede mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp 51.579.392/KK + tanah 400m2, beserta cut envill (pematangannya). Hal tersebut berdasarkan pembebasan berdasarkan Permendagri No. 15/Tahun 1975, agar disediakan pula tanah dengan pengaturan keputusan kepala daerah termasuk cut envill-nya, dikarenakan pecahan KK di Permendagri terjadi akibat hak relokasi orang tua pecahan KK, belum diberikan terjadi regenerasi.

    Selain itu, jumlah kepala keluarga harus dilakukan verifikasi ulang karena masih ada yang belum terdata. Terjadi perbedaan jumlah KK antara data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan data Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) desa. Data BPKP menyebutkan total KK yang memiliki hak relokasi sebanyak 4.514 KK dan 6.965 KK lainnya tidak memiliki hak relokasi, sedangkan data pokjanal desa menyebutkan total KK yang memiliki hak relokasi sebanyak 5.618 KK dan 7.461 KK lainnya tidak memiliki hak relokasi. Terdapat selisih mencapai 1.104 KK pemilik hak relokasi dan 496 KK yang tidak memiliki hak relokasi.

    Masyarakat juga meminta pemerintah memperhatikan fasilitas-fasilitas warga yang akan tergenang yang meliputi 30 situs, cagar budaya dan makam yang tersebar di 13 desa, 54 sarana pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SLTP dan Madrasah yang tersebar di 13 desa, 104 rumah ibadah dari 15 desa, 45 pos pelayanan kesehatan di 12 desa, serta 147 balai serbaguna dan pos keamanan yang tersebar di 13 desa.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) mengungkapkan bahwa penggantian relokasi menjadi kompensasi merupakan kesepakatan bersama dan berdasarkan kepada masukkan dari warga. Hal tersebut juga didasari oleh tidak tersedianya lahan yang memadai untuk pembangunan lebih dari 4.000 rumah.

    “Menyediakan rumah untuk 4.000 lebih KK itu bukan hal yang mudah, Jawa Barat sudah terlalu heurin," pungkas Aher ditemui usai pertemuan dengan warga.

    Aher juga mengungkapkan, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) sudah 4 kali melakukan penandatanganan kesepakatan, namun tetap tidak disetujui oleh masyarakat karena merasa segala bentuk ganti rugi tidak cukup. Untuk itu, dalam rangka menyelesaikan dampak pembangunan waduk Jatigede ini akan didasari oleh Perpres yang akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi, yang meliputi masalah pembebasan lahan, relokasi penduduk, serta dampak sosial dan situs.

    Untuk pembebasan lahan berdasarkan Perpres No. 36/Tahun 2005 dan Perpres No. 65/Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan kepentingan umum, sudah bayar putus. Artinya, sudah tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi. Namun, dengan mengutamakan kepentingan rakyat, Pemerintah Provinsi tetap memperjuangkan penyaluran kompensasi.

    “Mulai dari nol, diberi 8 juta, naik menjadi 13 juta, naik lagi jadi 19 juta, dan akhirnya naik ke 29 juta, masih ingin menuntut lebih?" Tanya Aher.

    Sedangkan masalah masih adanya lahan yang belum diukur atau salah mengukur, Aher memaparkan, hal tersebut berawal dari ulah masyarakat yang mencantumkan jumlah luas lebih kecil dari luas sebenarnya pada sertifikasi lahan, demi mengurangi jumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan. Akibatnya lahan yang terhitung melalui data administrasi adalah jumlah yang sudah dikurangi oleh warga sendiri. Hal inilah yang kemudian menyulitkan penghitungan lahan.

    Menurut Aher,“sekarang warga menuntut hak pembebasan lahan yang tidak terdaftar, nah, pajak lahan sisa tersebut yang tidak dibayarkan selama puluhan tahun bagaimana?.

     

           
           

    Artikel Terkait :

    Komentar
    Comments powered by Disqus